Di tengah situasi pandemi, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) ranting The University of Melbourne menggelar acara tahunan mereka, kali ini secara online. Seminar The Forum yang merupakan wadah diskusi pelajar Indonesia di Australia tahun ini bertemakan “Indonesia Today: Making Progress During Adversity.” Berikut hal-hal yang sempat didiskusikan oleh para narasumber.

Dahulukan Kesehatan Rakyat Indonesia

Sebagai wirausaha dan mantan pejabat pemerintah, Sandiaga Uno menekankan bahwa saat ini yang menjadi prioritas utama haruslah kesehatan dan nyawa masyarakat.

“Ini kan krisis kesehatan, we need to put humanity first. Focus on how to save lives,” ujar mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu. Beliau juga mengatakan pentingnya memberikan fasilitas memadai kepada tenaga medis yang berdiri di gugus depan dalam perang melawan Covid-19.

Lindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Meski kesehatan merupakan agenda utama pemerintah saat ini, tak bisa dipungkiri bila ekonomi adalah pertimbanganan terbesar dalam menerapkan kebijakan kesehatan publik seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

“Kalau kita bicara ekonomi pasti terpukul dan yang terkena nomer satu itu UMKM. Contohnya pedagang bunga, begitu PSBB ga ada lagi acara, ga ada yang beli bunga ke kawinan atau wisuda,” kata Sandiaga yang akrab disapa Mas Sandi itu.

The number is staggering and mind blowing. 60% dari GDP kita didukung oleh UMKM dan UMKM merupakan pencipta 97% lapangan kerja. Saya ingin pemerintah fokus kesini dan bantu sektor ekonomi rumah tangga dulu dengan memberi bantuan sembako. Kedua, pemerintah harus membantu UMKM, kuncinya di likuiditas (dana) dan ini tidak bisa lewat perbankan karena bank kebanyakan hanya memiliki 20% portfolio kredit untuk UMKM dan sisanya untuk perusahaan besar. Jadi harus ada kombinasi dari bank, dinas dan komunitas. Sebagai komunitas, kita harus membantu usaha UMKM dan membantu mereka agar bisa adaptasi online,” jelas pria lulusan George Washington University itu.

“Kunci utama adalah BLT, bantuan sosial, kartu prakerja harus diberikan,” tambah Mas Sandi.

Beliau juga sempat menyinggung perihal Tunjangan Hari Raya (THR) yang selama ini menjadi kewajiban perusahaan dan menjadi salah satu hukum perusahaan di Indonesia. Sebagai pengusaha dirinya mengaku bahwa akan sulit bagi kebanyakan perusahaan untuk memberikan THR tahun ini.

“Bahasa politik dan bahasa realita di lapangan sangat berbeda. Pengusaha itu mau bayar THR, tapi kalau ada duitnya, THR itu insentif untuk pekerja. Tapi kalau perusahaan menjadi bankrut dan harus melakukan PHK, saya yakin para karyawan juga akan mengerti dengan keadaan yang unprecedented saat ini. PHK itu alternatif terakhir bagi perusahaan. Jadi diskusi THR ini harus lebih berkeadilan dan terbuka.”

Namun, Mas Sandi juga mengingatkan bahwa meski situasi ekonomi saat ini terbilang buruk, tetap akan ada peluang-peluang bagi pengusaha di bidang internet dan teknologi.

“Ini adalah big boom for IT worker, webcam habis, speaker. It’s interesting to see ada clear winners and potential losers. Banyak peluang bagi pengusaha internet,” katanya.

Perkuat Solidaritas Masyarakat

Dari sisi politik dan pemerintahan, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest Tanudjaja mengingatkan bahwa tidak ada kebijakan yang dapat membuat semua orang bahagia. Contohnya kebijakan pemerintah untuk membebaskan beberapa narapidana tempo lalu dalam upaya mengkontrol penyebaran virus di lapas-lapas di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan yang sempat menuai kritik dari masyrakat itu dinilai Rian sebagai kebijakan yang dapat dipahami mengingat banyaknya lapas yang overcapacity dan cepatnya penyebaran virus ditempat-tempat tersebut.

“Kita mesti berbicara tentang keselamatan orang dulu dan saya dapat memahami kebijakan pembebasan napi itu. Tapi yang saya tidak setuju itu jika napi koruptor dibebaskan, sebab lapas bagi koruptor itu jauh lebih nyaman dari lapas-lapas lainnya yang overcapacity hingga 3 sampai 4 kali kapasitas awalnya,” jawab mantan penasihat hukum Basuki Tjahaya Purnama itu.

Dirinya juga mengaku bahwa kebijakan PSBB pemerintah saat ini masih tidak bisa diterapkan secara penuh dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya demo dan social unrest.

“Saya kira jumlah tentara dan polisi tidak seimbang dengan masyarakat yang kelaparan ya jika PSBB benar-benar diterapkan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pria lulusan Master of Public Administration dari Lee Kuan Yew School of Public Policy ini menghimbau agar masyrakat gotong royong saling membantu dan menjaga solidaritas dalam keadaan yang sulit ini.

“Kita bisa melakukan hal kecil seperti menaruh belanjaan di pagar rumah, pasti ada yang ambil,” katanya.

Berikan Kritik Yang Cerdas dan Membangun

Tingginya angka pasien penderita Covid-19 dan respon pemerintah yang dianggap lambat dan tidak efisien sempat membuat para warga Indonesia menjadi sensitif. Terutama di sosial media dimana para netizen sering berkomentar pedas tentang pemerintah.

“Era sosial media memang super, ada salah sedikit saja bisa meledak,” komentar Timothy Marbun, Executive Producer Kompas TV akan isu sosial media dan kinerja pemerintah terutama Kementrian Kesehatan dan gugus tugas kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Semua yang di gugus tugas itu don’t have an easy job. Setiap hari semua masyrakat memplototi kinerja gugus tugas dan itu membuat mereka tegang. This is not the time to be sensitive,” ujar mantan reporter Metro TV itu. Dirinya berharap agar masyrakat tidak hanya menyerahkan semuanya kepada pemerintah dan gugus tugas dan mulai ikut bertanggung jawab dalam upaya memerangi Covid19 seperti social distancing dan physical distancing.

Mengenai komentar di media sosial, Timothy mengingatkan agar masyarakat cerdas dalam berkomentar.

“Ruang kritik boleh dibuat sebesar-besarnya, dan it’s fine untuk kita mengkritik pemerintah. Tapi tidak membully atau menghujat. Jangan jadi orang yang caper (cari perhatian) saja di sosial media. Jadilah fact checker, inilah fungsi kita di tengah massive-nya banjir informasi.”

Phoebe