Literasi Digital di Media Sosial

Dalam upaya melawan polarisasi di media sosial, Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Gerakan Revolusi Pemuda (GARUDA) mengadakan seminar “Literasi Digital: Membendung Ancaman Polarisasi di Media Sosial.” Seminar ini melibatkan ahli komunikasi Ana Mustamin, Septiaji Eko Nugroho dari organisasi Masyarakat Anti Fitnah, R.M.E Tjokrosantoso selaku pendiri Gerakan Revolusi Pemuda, serta jurnalis Indonesia di Australia, Phoebe Sudargo. Demikian beberapa poin penting yang disampaikan oleh para narasumber.

Upayakan Cara Berkomunikasi Yang Efektif

Menurut ahli komunikasi Brain Society Center, Ana Mustamin, sebagian besar komunikasi terjadi secara online, dikarenakan Indonesia kini memiliki 175.4 juta pengguna internet dan 160 juta pengguna media sosial. Namun, penting untuk diketahui bahwa dari sekian banyak akun media sosial tersebut, sebagian merupakan bot atau akun-akun palsu yang dibuat untuk menjadikan suatu isu menjadi trending topic dan mengamplifikasikan suatu topik dengan tujuan akhir untuk memicu konflik di media sosial.


Faktor inilah yang kemudian menjadikan berita hoax atau berita bohong mudah tersebar luas. Data dari kantor berita internasional Associated Press mencatat bahwa rata-rata informasi palsu memerlukan waktu 10 jam untuk bisa mencapai 1.500 pengguna Twitter. Sedangkan informasi asli, diperlukan waktu sekitar 60 jam untuk bisa mencapai jumlah pengguna yang sama. Banyaknya jumlah berita hoax yang beredar ditambah dengan seringnya berita hoax tersebut muncul, cepat atau lambat akan merubah seseorang dari tidak percaya menjadi percaya akan berita tersebut.

Oleh karena itu, Ana menghimbau agar pemerintah melakukan upaya edukasi secara terstruktur dan berkesinambungan terhadap pengguna media sosial untuk mengerti bahwa media digital tidak selalu mewakili kebenaran. Dirinya juga menyarankan agar para pengguna media sosial mengedepankan pemikiran yang logis dan kritis saat membaca berita hoax agar tidak mudah tertipu.

Waspada Berita Hoax

Ketua organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho mengatakan bahwa Indonesia kini merupakan medan pertempuran antara hoax dan fakta. Menurut data dari Mafindo, berita hoax di tahun 2019 mencapai 1.221 berita per hari, namun jumlah ini meningkat hingga mencapai sekitar 2.000 hoax per hari di tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19. Eko berpendapat bahwa menyebarnya berita hoax diakibatkan oleh kurangnya pemikiran kritis masyarakat yang mudah mempercayai berita hoax tersebut.



Dirinya menambahkan saat ini masyarakat bebas mengasosiasikan diri dengan kelompok-kelompok tertentu saja dengan adanya algorithma di media sosial yang merespon terhadap topik-topik yang cenderung dicari, dibaca, atau diklik oleh seseorang. Di masyarakat Indonesia yang beragam, algorithma atau bias ini dapat membuat seseorang cenderung menjadi kurang toleran dalam berinteraksi dengan orang-orang dari kelompok yang berbeda.

Guna memerangi berita hoax, misinformasi dan ujaran kebencian, beberapa upaya harus dilakukan secara bersamaan. Diantaranya adalah meningkatkan fact checking atau penyaringan berita bohong dengan fakta, melakukan gerakan edukasi, membangun silahturahmi, memperkuat jurnalisme, dan penegakan hukum. Dimana penegakan hukum merupakan upaya terakhir bilamana upaya-upaya yang lain gagal. Eko juga mengingatkan bahwa penting untuk membekali masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pengertian akan kebebasan berbicara yang dibekali oleh rambu-rambu seperti larangan untuk mengungkapkan ujaran kebencian dan hal-hal yang menganggu moral, agama, dan ras.

Gunakan Ideologi Pancasila Dalam Berkomunikasi

R.M.E Tjokrosantoso, founder dari GARUDA, memaparkan bahwa berita hoax bukanlah hal yang baru dan sudah ada bahkan sejak era perjuangan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Belanda menyebar berita hoax bahwa kaum pejuang kemerdekaan di Indonesia merupakan kaum ekstrimis dan kaum pemberontak.

Belanda bertujuan untuk kembali menjajah Indonesia setelah Jepang meninggalkan Indonesia. Namun, hoax tidak hanya dari luar negeri saja. Berita-berita bohong juga disebar oleh Partai Komunis Indonesia ke masyarakat di tahun 1948 mengenai delegasi Indonesia di luar negeri yang mereka sebut sebagai kaki tangan Belanda, yang akhirnya memicu didirikannya negara Soviet-Indonesia di Madiun. Berita hoax juga memakan korban seperti DR Moewardi, Gubernur Soerjo, Komisaris Besar Polisi M. Duryat dan Komisaris Polisi Suroko yang akhirnya hilang diculik. Dapat disimpulkan bahwa berita hoax memiliki bahaya untuk memecah-mecah bangsa dan mengkacaukan politik negara.

Menurut Bung Tjokro, untuk memerangi isu berita hoax di era modern dibutuhkan pendidikan literasi digital yang berbasis Pancasila. Dirinya berpendapat bahwa lemahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila akan berdampak buruk kepada proses pembentukan karakter mereka.

Alhasil, sikap individualis dan egois lebih didahulukan daripada gotong royong dan bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kemudian menjadi kebiasaan mengkritik secara negatif di media sosial. Pemahaman yang radikal atau pendapat yang berbau SARA juga kerap dishare secara bebas di media sosial oleh grup-grup tertentu yang tidak lagi menjunjung Pancasila.



Sebab itu, Bung Tjokro menghimbau agar pemerintah dapat mengembalikan Pancasila sebagai ideologi utama bangsa dan mengusahakan agar Pancasila memiliki konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antar-sila, dan korespondensi dengan realitas sosial. Dengan mendidik generasi muda mengenai Pancasila, dirinya berharap sikap-sikap radikalisme dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di media sosial dapat diminimalisir. Untuk mempraktekkan ideologi Pancasila dalam berkomunikasi sehari-hari di media sosial, Bung Tjokro juga menyarankan para orangtua untuk membimbing anak-anak mereka saat berselancar di dunia maya dan media sosial. Sebaliknya, anak-anak harus memberi pemahaman kepada orangtua mereka mengenai konten apa yang hoax dan apa yang benar.

Peran Media Dalam Membendung Polarisasi dan Berita Hoax

Jurnalis Phoebe Sudargo memberi tips kepada masyarakat agar dapat mengenali berita hoax dengan mudah. Yakni mencermati tutur bahasa yang digunakan oleh penulis berita dan sumber berita tersebut. Bahasa dan kalimat yang cenderung emosional mengindikasikan isi berita tersebut lebih mendekati opini dan bukan fakta.

Judul berita yang terkesan sensasional juga wajib diwaspadai dikarenakan tingginya kemungkinan berita tersebut hanyalah sebuah artikel clickbait atau umpan klik yang berisi artikel berita palsu atau menipu. Phoebe menambahkan bahwa sumber berita dapat menjadi petunjuk penting untuk mengenali apakah berita tersebut palsu atau tidak. Jika tidak memiliki sumber yang jelas, ada kemungkinan besar berita tersebut palsu.

November 18, 2016


Selain untuk memeriksa keaslian suatu berita, sumber berita juga dapat digunakan untuk menjadi indikator sisi bias berita tersebut. Menurut Phoebe, setiap kantor berita memiliki bias atau sudut pandang tersendiri yang dipengaruhi oleh siapa pemilik kantor berita tersebut dan di mana kantor berita tersebut beroperasional dan berasal. Sebagai contoh, kantor berita Amerika akan menulis berita dengan filter dan sudut pandang yang kebarat-baratan, sehingga berita yang ditulis tentang negara Asia terkadang dapat terkesan negatif atau mengkritik. Dirinya berharap masyarakat tidak hanya bergantung terhadap satu sumber berita saja dan menelan mentah-mentah apa yang dipublikasikan oleh sumber tersebut. Hal ini dinilainya akan membuat seseorang rentan terhadap bias tertentu sehingga polarisasi pendapat di antara masyarakat terbentuk.

Ia juga mengingatkan para jurnalis agar tetap independen dan netral dalam menulis berita agar masyarakat dapat menerima berita yang seakurat-akuratnya. Meskipun kebebasan pers tetap harus dijunjung, bagi media Indonesia, ia berharap para jurnalis menghindari menulis berita-berita yang cenderung profokatif dan tidak sesuai dengan Pancasila atau berbau SARA.