Topik mengenai kaum minoritas sering menjadi isu kontroversial di Indonesia, terutama ketika menyinggung kaum minoritas etnis Tionghoa. Mengutip survei dari buku “Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia”, 33% dari peserta survei menganggap orang-orang keturunan Tionghoa memilki budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan hanya peduli dengan sesama etnis Tionghoa. 32% dari mereka menganggap orang-orang keturunan Tionghoa masih setia terhadap Tiongkok dan 35% menganggap mereka ambitius dan serakah. Dalam upaya membahas dan meluruskan persepsi-persepsi negatif terhadap suku minoritas Tionghoa di Indonesia, NKRI OZ Community Inc. bekerja sama dengan Forum Masyarakat Indonesia di Australia (FMIA) mengadakan webinar berjudul “Nasionalisme dan Peran Tionghoa, Peran Tionghoa sejak Sumpah Pemuda, Masa Kini dan Masa Depan.”

Peran Orang Tionghoa di Era Sumpah Pemuda

Salah satu isu yang sering diperdebatkan ketika membahas kaum Tionghoa di Indonesia adalah rasa nasionalisme mereka, lebih tepatnya persepsi bahwa orang keturunan Tionghoa tidak nasionalis. Azmi Abubakar, pendiri Museum Pusaka Peranakan Tionghoa, membantah persepsi ini dengan membeberkan beberapa peran krusial orang Tionghoa di era Sumpah Pemuda. Salah satunya adalah Sie Kong Liong, pemilik dari gedung tempat diselenggarakannya Sumpah Pemuda dan Kwee Thiam Hong, satu dari 5 pemuda Tionghoa yang hadir di kongres Sumpah Pemuda di tahun 1928.



Azmi juga menyebutkan bahwa Harian Sin Po, koran milik seorang Tionghoa, yang menjadi koran pertama di Indonesia yang memuat Lagu Indonesia Raya. Sin Po jugalah yang berani untuk pertama kalinya memakai nama Indonesia yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda.

Perjuangan Orang Tionghoa untuk Kemerdekaan Indonesia

Tak hanya Sumpah Pemuda, etnis Tionghoa juga turut berperan aktif dalam perjuangan melawan penjajah, baik di bidang militer maupun politik. Salah satu dari mereka, Laksamana John Lie Tjeng Tjoan, bahkan telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Sedangkan dari segi politik, di tahun 1932, orang-orang Tionghoa mendirikan Partai Tionghoa Indonesia yang turut memperjuangkan kemerdekaan. Dukungan pers dari koran-koran Tionghoa juga tak bisa dianggap remeh. Koran-koran seperti Sin Po, Sin Tit Po dan Matahari kerap memberitakan perjuangan nasional Indonesia dan memuat tulisan-tulisan para tokoh gerakan nasional yang menulis tentang gerakan kemerdekaan Indonesia. Dan di penghujung kemerdekaan, 5 orang keturunan Tionghoa turut menjadi anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BUPK) and Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Mereka adalah Oey Tiang Tjoei, Tan Eng Hoa, Oey Tjong Hauw, Liem Koen Hian, dan Yap Tjwan Bing.

Mengapa Anti-Tionghoa?

Meski sejarah dapat membuktikan nasionalisme dan peran suku minoritas Tionghoa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kesenjangan antara mayoritas dan orang-orang keturunan Tionghoa masih banyak terjadi. Pemerhati politik, Siauw Tiong Djin, berpendapat bahwa hal ini terjadi akibat kekaburan tentang pengertian Bangsa-Nasion Indonesia dan adanya upaya-upaya untuk menghancurkan NKRI. Upaya-upaya ini meliputi gerakan dan sentimen yang menentang Bhinneka Tunggal Ika, mengkomuniskan lawan politik, dan anti-Tionghoa.

Tiong Djin menegaskan bahwa gerakan anti-Tionghoa ini merupakan warisan dari insiden G30S di tahun 1965 dimana terjadi perlawanan terhadap Komunis, Tionghoa, dan Sukarno. Sentimen ini melahirkan kebijakan-kebijakan Orde Baru yang anti-Tionghoa seperti gerakan ganti nama, pelarangan huruf Tionghoa-Mandarin, pelarangan ritual Imlek, barongsai dan Liang Liong. Ratusan UU dan Peraturan Rasis seperti KTP tanda Tionghoa dan diskriminasi dalam perdagangan dan pendidikan juga diloloskan di era Orde Baru. Walaupun banyak dari peraturan dan undang-undang ini sudah tidak lagi berlaku berkat kebijakan Presiden Gus Dur, peristiwa sejarah tersebut telah meninggalkan sikap anti-Tionghoa yang terbawa hingga masa kini.

Mengunjungi Kembali Jejak Tionghoa di Indonesia

Istilah pribumi dan non-pribumi yang masih sering digunakan di Indonesia juga menjadi faktor yang kerap mengalienasi suku Tionghoa dari suku-suku lainnya. Untuk membantah persepsi bahwa suku Tionghoa merupakan pendatang baru di Indonesia, Nur Arif, penasihat Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi) PCNU Depok, merujuk ke periodisasi Dinasti Tiongkok dan kontak mereka dengan Nusantara. Sejarah mencatat kontak pertama Tiongkok dengan Indonesia terjadi di 413 masehi di mana Pendeta Buddha Faxian dari Dinasti Jin sempat singgah di Jawa dalam perjalanannya dari Tiongkok ke India untuk mendalami ajaran Buddha. Kontak terus terjadi di era Kerajaan Sriwijaya yang secara teratur mengirim utusan diplomatik dan dagang ke Tiongkok di 904 masehi. Bahkan Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, dan kaisar ke 5 dari Dinasti Yuan, sempat mengirim utusannya, Meng Ki ke Singosari di tahun 1289.

batik bermotif naga



Kontak dengan Tiongkok tetap berlangsung hingga era Majapahit dimana para orang-orang Tiongkok masuk melalui Lasem, Semarang, Tegal, Tuban, Gresik, dan Surabaya. Peninggalan budaya Tiongkok di Jawa Tengah juga dapat dilihat dari pola-pola batik Lasem yang memiliki motif naga dan juga penyebaran agama Islam di Jawa. Tak hanya batik, arkitektur gaya Tiongkok dapat pula disaksikan dalam bentuk hiasan di masjid-masjid kuno di Jawa seperti Masjid Kebon Jeruk Jakarta dan Masjid Demak.

Menulis Ulang Tionghoa

Dalam upaya untuk menerima keberadaan suku Tionghoa di Indonesia, pengamat politik Yunarto Wijaya, mengajak kita untuk mengevaluasi ulang konsep nasionalisme. Dirinya berpendapat bahwa selama ini nasionalisme di konteks Indonesia merupakan konstruksi sosial yang mengundang perdebatan. Pasalnya, nasionalisme bergantung dengan konsep pendatang dan penduduk asli atau pribumi dan sering dijadikan alasan untuk gerakan anti asing saat menghadapi tekanan globalisasi.

Karena itu, Direktur Eksekutif Charta Politika ini mengusulkan untuk membangun narasi baru tentang nasionalisme di Indonesia yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan tidak dipengaruhi oleh ras dan agama. Dengan diperbaruinya konsep nasionalisme dan kebangsaan yang dilandasi oleh ideologi dan bukan etnis seseorang, niscaya keberadaan suku Tionghoa di Indonesia akan lebih mudah diterima.

Dan seperti yang telah ditegaskan oleh Mari Elka Pangestu, mantan menteri perdagangan Indonesia keturunan Tionghoa yang kini mewakili Indonesia sebagai Managing Director of Development Policy and Partnerships di Bank Dunia (World Bank): “Walaupun kita keturunan, kita adalah 100 persen Indonesia.”