Untuk merayakan HUT RI Ke-75 tahun ini, BUSET mengajak para pembaca untuk menyaksikan kembali perjalanan kemerdekaan RI melalui perjalanan jatuh-bangunnya perekonomian Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan gambaran dari hasil kerja keras pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu teritori negara.

Secara sektoral, perkembangan wilayah terjadi melalui satu atau beberapa pertumbuhan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan suatu kegiatan ekonomi akan merangsang diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya, terutama kegiatan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan (forward linkage) yaitu peluang-peluang peningkatan ekonomi dan keterkaitan kebelakang (backward linkage) yaitu bagian-bagian vital yang tidak dapat dihindari tetapi dapat diupayakan kemajuannya bagi ketahanan ekonomi.

Keadaan Ekonomi Indonesia di Awal Kemerdekaan

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kondisi perekonomian negara pasca kemerdekaan masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum memiliki mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing yang belum bisa diatasi, dan kekosongan kas negara.

Inflasi yang cukup berat terjadi dipicu karena peredaran mata uang Jepang yang tak terkendali sedangkan nilai tukarnya sangat rendah, selain itu ada juga mata uang De Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu pemerintah Indonesia tidak bisa melarang peredaran mata uang asing tersebut karena Indonesia belum memiliki mata uangnya sendiri. Mengatasi permasalahan ini, pemerintah bergegas membenahi kemandirian ekonomi terutama masalah keuangan dengan mengeluarkan uang RI yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia) pada 30 Oktober 1946. Setelah mengeluarkan ORI, pemerintah menyatakan semua mata uang asing adalah alat tukar tidak sah.

Sekalipun Indonesia telah memiliki ORI bukanlah berarti bahwa perekonomian menjadi stabil. Perekonomian Indonesia masih tertatih untuk mandiri karena itu pemerintah mengadakan berbagai upaya untuk menstabilkannya atau paling tidak untuk mandiri dari diskriminasi atau blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda.

Pemerintah melakukan Diplomasi Beras ke India (menjual 500.000 ton beras dengan harga murah kepada India dan imbalannya India memberikan pakaian yang kala itu Indonesia mengalami krisis sandang), membuka hubungan kerja sama langsung ke luar negeri yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947 dan membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) dengan harapan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang swasta. Upaya-upaya inilah yang kemudian memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia bahkan mempertahankan kestabilan ekonomi negara hingga beberapa dekade berikutnya.

Kondisi Ekonomi Indonesia Saat krisis 1998

Sejak awal Juli 1997 telah terasa adanya ketidakstabilan ekonomi dimana secara serentak terjadi gagal panen dan kebakaran hutan besar-besaran di banyak wilayah di Indonesia karena musim kering yang berkepanjangan. Keadaan tidak membaik hingga memasuki tahun 1998 dimana peristiwa kerusuhan terjadi di banyak kota hingga memuncak pada pertengahan Mei 1998 di Jakarta.

Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia pada masa itu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Permasalahan ekonomi yang sesunggunya terjadi di luar negeri sementara yang terjadi di dalam negeri adalah masalah politik yang berdampak pada menurunnya penanganan pemerintah akan laju melemahnya ekonomi. Dengan kata lain ekonomi Indonesia tidak sedang lemah tetapi pemerintahanlah yang melemah karena ketidak-percayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang berujung kerusuhan hingga pertumpahan darah.

Adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah inilah yang mengakibatkan keengganan donor finansial dari swasta yang kemudian memicu terjadinya kemerosotan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dengan sangat tajam.

Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Tindakan yang segera didahulukan pemerintah kala itu adalah pembaharuan pemerintahan, pemecahan masalah utang swasta luar negeri, membenahi kinerja perbankan nasional, mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia, menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang nyata dengan meninjau kembali kebijakan makro-ekonomi, restrukturisasi sektor keuangan dan reformasi struktural (Social safety net), serta yang tidak kalah penting adalah mengembalikan stabilitas sosial dan politik.

Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Krisis 2008

Krisis di tahun 2008 terjadi akibat adanya ketidak seimbangan sektor keuangan dengan sektor produksi karena praktek monopoli sumber daya ekonomi oleh korporasi besar dan negara maju terhadap negara miskin.

Modal untuk pembangunan hanya dimiliki oleh sekelompok korporasi besar dan negara tertentu, sementara negara miskin harus berutang untuk mendapatkan dana pembangunan dengan kewajiban menjalankan seluruh persyaratan negara peminjam. Inilah yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan, diikuti krisis perbankan dan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Hal ini dialami oleh banyak negara berkembang dan negara miskin termasuk Indonesia sehingga krisis ini dinyatakan sebagai krisis global sebab juga terjadi di Amerika dan Eropa yang merupakan poros perekonomian global.

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ini adalah mempercepat pengembangan ekonomi rakyat yang bersumber dari dalam negeri, memproduksi dan menciptakan pasar di dalam negeri, mengembangkan sumber daya modal dari dalam negeri, membangun sistem perbankan yang mendukung usaha ekonomi di dalam negeri dan berupaya keras mengembangkan sistem politik yang demokratis dengan mengurangi atau menghilangkan pengaruh-pengaruh luar dalam pengambilan kebijakan.

Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini

Setelah melewati krisis 2008, satu dekade lamanya Indonesia mengalami kestabilan ekonomi bahkan berhasil menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Namun di kala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian Negara Indonesia, pandemi Covid-19 serta dampak negatifnya terhadap aspek kesehatan dan perekonomian justru mengacaukan kembali tatanan perekonomian negara yang tengah stabil. Sementara itu, Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Asia dipastikan melambat karena terdampak krisis Covid-19 termasuk juga Indonesia.

Dilansir dari katadata.co.id bahwa posisi bursa saham bergerak fluktuatif sejak pandemi virus Corona melanda dunia. Karena itu diperlukan pengetatan bursa saham selama ketidakpastian krisis masih terjadi.

Juga menurut Erick Thohir dalam katadata.co.id “ekonomi Indonesia bisa pulih jika pelaku usaha bisa beradaptasi selama normal baru dan masyarakat menjalankan protokol kesehatan”.

Pada kesempatan yang lain Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Liputan6.com bahwa “meskipun pemulihan ekonomi masih penuh dengan ketidakpastian namun kondisinya tetaplah berbeda dari krisis 1998 dan 2008 sebab saat ini pemerintahan dan politik dalam keadaan yang stabil, juga karena pandemi ini tidak sendirian dihadapi oleh Indonesia tetapi merata secara global”.  Dengan kata lain, pemerintah sangat optimis akan dapat melewati krisis yang diakibatkan oleh Covid-19 ini. Hal terburuk yang dapat dialami oleh negara adalah kerentanan untuk kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah.

Jatuh bangunnya perekonomian Indonesia selama 75 tahun merdeka menunjukkan bahwa ‘Indonesia Maju’ dalam pembangunan sektornya terutama sektor ekonomi. Tentunya ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan bersama pemerintah dan masyarakatnya untuk seutuhnya merdeka dalam segala aspek.

Jika perekonomian suatu bangsa menentukan masa depan bangsa tersebut, maka biarlah melalui tulisan singkat ini para pembaca dapat sejenak berziarah ke masa lalu. Melihat kembali masa-masa sulit yang telah dilalui bangsa ini, maka optimisme perlu kita pupuk kembali dalam menghadapi krisis yang masih berlangsung saat ini oleh karena Covid-19.

Biarlah Indonesia dan pemerintahannya serta rakyatnya tetap jaya, Dirgahayu Indonesia, Indonesia Maju… Merdeka!



[1] Data dan gambar dari berbagai sumber