Selama dua hari di awal Oktober silam, Herb Feith Foundation (HFF) bersama dengan Asia Justice and Rights (AJAR) mengadakan sebuah pameran foto dan konferensi mini dengan mengangkat tema kekerasan massal yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Seperti yang diketahui, kekerasan yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yang salah satunya dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S), banyak memakan korban tewas akibat dibantai dan dilemparkan ke dalam tahanan untuk kemudian menjadi tahanan politik selama bertahun-tahun. Pameran foto tersebut menampilkan foto dari para wanita yang telah berhasil menyelamatkan diri dari peristiwa naas tersebut.

25-ngeliput-kekerasan-1965-5Konferensi mini yang diberi tajuk Fifty Years on: Reflections on the anniversary and recent efforts to address the 1965 violence in Indonesia tersebut terdiri dari empat panel dan turut dihadiri oleh para pakar dan sejarahwan, seperti Pipit Ambarmirah, Ketua KIPPER (Kiprah Perempuan)-sebuah organisasi asal Yogyakarta; Leila S. Chudori, jurnalis majalah Tempo; Kadmiyati, seorang wanita yang selamat dari genggaman peristiwa tahun 1965; Dr. Djin Siauw, anak dari seorang tahanan politik bernama Siau Giok Tjan dan salah satu pionir HFF; dan Putu Oka Sukanta dari Lembaga Kreativitas Kemanusiaan yang mengikuti panel via aplikasi skype.

“Jadi karena salah satu tujuan yayasan kami adalah membawa dan mengangkat masalah-masalah yang berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), dan tentunya kalau berbicara tentang HAM, yang terjadi di tahun 1965-1968 dan setelah itu, itu merupakan pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Yang lebih gila lagi ini dilakukan, dikoordinasi, dan dipimpin oleh pemerintah. Sebenarnya ini adalah kejahatan negara yang perlu dibongkar, apakah yang bertanggung jawab di masa hidupnya akan diadili apa tidak itu urusan kedua, tapi yang penting ini adalah sebuah kejahatan negara yang perlu dibongkar oleh generasi muda sekarang,” tegas Dr. Djin Siauw selaku Ketua Badan Pekerja Herb Feith Foundation.

Dr. Jemma Purdey
Dr. Jemma Purdey

Jemma Purdey, yang juga merupakan anggota badan pekerja HFF, juga menjelaskan bahwa yayasan mereka didirikan pada pertengahan tahun 2000 setelah Herb Feith, seorang Dekan di Arts Faculty Monash University meninggal dunia. “He was an academic at Monash, and he taught in Indonesia for a long time. During his career, Herb Faith was very supportive, he first went to Indonesia in the 1950s, many people considered him almost Indonesian because he knew so much about Indonesia’s history and politics. But he also had a strong commitment to issues around human rights, social justice, peace studies, as well as creating the strong connection between Australians and Indonesian,” Jelasnya.

Aktifitas yang kini dijalankan oleh HFF memiliki objektif yang sama dengan apa yang dilakukan Herb Feith pada saat almarhum masih hidup. Apa yang terjadi di tahun 1965 ini juga merupakan isu yang kerap ia kerjakan sebagai seorang peneliti dan aktivis. Ia tengah menulis tentang peristiwa tersebut dan ingin memberitahu ke seluruh dunia mengenai apa yang sedang terjadi di Indoesia pada saat itu, yang kerap dijulukinya berbagai pembunuhan massa dan tahanan politik. “It was actually very important to him. So for us at the foundation, when Kate Mcgregor (Associate Professor) began initiating that we begin translating some of the new books that were coming out in the last ten years, there’d been some important memoir and other historical account of ’65 which until then had not been heard, and they were publish in Indonesian, but we felt that it is important that an international audience started to read all of this,” tambah Jemma.

HFF kemudian juga mulai menterjemahkan beberapa buku mengenai peristiwa 1965, yang lebih banyak terdiri dari testimonial para korban. Hingga kini sudah ada tiga buku dalam serial tersebut dan pada saat buku ketiga dikeluarkan setahun yang lalu, tanggalnya bertepatan dengan 50 tahunnya kejadian 1965, maka itu mereka ingin melakukan sesuatu yang penting demi merayakan penerbitan buku tersebut. “So we approached the Ubud writers and readers festival in Bali, with the idea that we will launch our books, and they said ‘what if we do something a little bit bigger, you could have several panels, we could invite authors, you could invite authors.’ We also knew about the work from AJAR, what they had been doing with victims of 65 women in particular and they had a photographic exhibition so we connected with them. And it was all organized.

Sayangnya, acara tidak berjalan semulus yang ia bayangkan, dua minggu sebelum festival berlangsung. Menurut pengakuan HFF, mereka mulai mendengar dari panitia festival tersebut bahwa mereka menghadapi kesulitan dengan para anggota kepolisian di Bali yang mempertanyakan khususnya panel yang sudah diatur oleh HFF. Dan seminggu sebelum anggota HFF terbang ke Bali, kepolisian lokal mengancam untuk menutup jalannya festival tersebut jika panel mengenai peristiwa 1965 ini dijalanlan, termasuk pameran foto yang akan diadakan oleh AJAR.

So in the end, we decided to not go at all because our panel speakers didn’t feel safe. Some people were already there and had started to travel, so we had to cancel everything. It was a big deal for us because we couldn’t quite believe that it was happening in Indonesia 50 years later. That it would be happening in an international event that brought incredible media attention to this issue,” sesal Jemma.

Kendati demikian, 12 bulan kemudian, HFF berhasil melakukan hal yang mereka harapkan dari setahun yang lalu. Sejak tahun lalu juga sudah banyak kejadian yang melibatkan peristiwa yang dimaksud, yaitu IPT (International People Tribunal) 1965. Simposium 1965 pada tanggal 18-19 April lalu yang mengacu kepada Gerakan 30 September (G30S PKI) disebut-sebut diselenggarakan karena ingin menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, dan juga munculnya counter simposium yang digelar pada tanggal 1 dan 2 Juni. Hal ini juga yang menurut Jemma mendorong diadakannya konferensi ini demi mengumpulkan beberapa orang untuk bersama-sama merasakan apakah yang dapat menjadi langkah berikutnya dalam membongkar tragedy 1965.

Panel pertama dari konferensi mini ini berjudul New Openings and Continuing Challenges in addressing the legacies of 1965, yang melibatkan Leila S. Chudori, jurnalis Tempo yang juga ialah penulis buku berjudul Pulang yang bercerita mengenai sebuah keluarga yang terlibat dengan peristiwa tahun 1965. “Saya dari Jakarta tapi bukan langsung ke Melbourne, saya itu diundangnya ke Australia sebenarnya oleh Adelaide. Ada simposium ASILE (Australian Society of Indonesian Language Educators), saya diminta jadi keynote speaker di situ. Nah karena saya sudah di Adelaide, Jemma (Purdey) tahu, jadi mereka narik saya. Biasa suka gitu, kalau sudah tahu ada di satu kota, terus ditarik. Ini kan mini conference ya, jadi seperti ingin update lah istilahnya, apa dan bagaimana reaksi atau respon orang mengenai diskusi tentang ‘65, ini kan baru bisa muncul lagi setelah tahun 1998, jadi penting menurut saya. Kan novel saya juga berlatar belakang itu,” ujarnya ketika ditanya mengenai keterlibatannya dengan konferensi tersebut.

Panel pertama dari konferensi mini ini berjudul New Openings and Continuing Challenges in addressing the legacies of 1965, yang melibatkan Leila S. Chudori, jurnalis Tempo yang juga ialah penulis buku berjudul Pulang yang bercerita mengenai sebuah keluarga yang terlibat dengan peristiwa tahun 1965. Mini conference ini untuk mengetahui apa dan bagaimana reaksi atau respon orang mengenai diskusi tentang peristiwa ‘65.

Selanjutnya panel kedua berjudul Reflections on the past year: Q and A with Survivors yang melibatkan salah satu wanita yang berhasil selamat dari genggaman peristiwa G30S dan seorang partisipan di AJAR project. Kamiyati merupakan bekas tahanan politik pada tahun 1965, ia sedang menuntut ilmu di Yogyakarta saat ia dan teman-temannya ditangkap. “Setelah berbicara mengenai pengalaman buruk yang saya alami, saya mau menyanyikan sebuah tembang dari Jawa untuk menyegarkan hati dan pikiran saya, supaya jadi fresh kembali gitu,” ujarnya seraya mendendangkan sebuah lagu yang memiliki arti tak akan punah.

Panel ketiga dan keempat berjudulkan Looking for justice dan Storytelling as a response to 1965. Setiap panel juga melibatkan para pendatang yang kurang lebih 30 orang untuk melontarkan pertanyaan kepada para pembicara.

Dr. Djin Siauw
Dr. Djin Siauw

“Acara ini sebenarnya diangkat untuk sedikit memberi gambaran, apa yang sudah berlangsung di Indonesia dan di dunia internasional mengenai kejadian 1965, tentunya tidak ada waktu untuk dibahas apa yang sebenarnya terjadi sebelum ‘65, tetapi yang lebih penting sebenarnya bukan gerakan yang terjadi pada 1 Oktober itu, tetapi apa yang pemerintah lakukan setelah itu, dan inilah yang perlu diangkat. Karena ini tidak pernah dibahas secara terbuka. Dan uniknya sekarang anak-anak generasi muda sendiri yang menginisiasikan dan mengambil inisiatif untuk mendisukusikan itu secara terbuka,” tutup Dr. Djin Siauw.

 

Sasha