Sehubungan dengan situasi Covid-19 yang semakin tidak menentu dan mengingat banyaknya warga Indonesia yang tersebar di mancanegara, Indonesia Diaspora Network mengundang Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri RI untuk menjawab berbagai isu dan tantangan yang kini banyak dialami para diaspora.

Dua Bentuk Diplomasi Pemerintah Saat Ini

Diplomasi Kesehatan

Indonesia sudah menjalin hubungan diplomatik dalam tingkat bilateral, regional dan multilateral dalam upaya memerangi wabah Covid-19. Di tingkat bilateral, Indonesia tengah bekerjasama dengan Korea Selatan untuk suplai APD, ventilator dan rapid test-kit; Jepang untuk suplai obat-obatan; Tiongkok untuk suplai obat-obatan, mesin PCR dan rapid test-kit; serta India untuk suplai bahan baku aktif farmasi. Di tingkat regional, atas usulan Indonesia di KTT ASEAN bulan April 2020 lalu, ASEAN membentuk berbagai program guna meningkatkan solidaritas dan kolaborasi negara anggota dalam menangani Covid-19.

Diantaranya adalah Covid-19 ASEAN Response Fund, High Level Task Force on Pandemic, dan ASEAN+3 Reserve of Essential Medical Supplies. Sedangkan di level multilateral, Indonesia adalah salah satu dari 5 negara yang menginisiasikan kepada Majelis Umum PBB untuk membentuk Resolusi “to fight against the outbreak.”

Diplomasi Perlindungan WNI

Khusus dalam penanganan diaspora, pemerintah Indonesia berupaya penuh untuk memastikan para WNI yang saat ini sedang berada di luar negeri untuk menerima perlindungan maksimal dari covid-19 dan dampak-dampaknya. Indonesia juga memaksimalkan bantuan repartriasi diaspora yang terdampar dan mengalami kesulitan di luar negeri agar dapat kembali ke Tanah Air.

Apa saja upaya perwakilan RI di Luar Negeri?

Perwakilan RI di berbagai negara sudah memberikan bantuan berupa sumbangan bahan makanan pokok dan himbauan dan bantuan tentang kebijakan imigrasi dan repartriasi. Khusus di Malaysia, perwakilan RI telah membantu lebih dari 155.000 WNI yang merupakan pekerja migran dan membantu proses repartriasi 69% WNI kembali ke tanah air. Bantuan ini juga disalurkan kepada para anak buah kapal (ABK) dan dari 22.751 yang terdaftar, 22.864 telah berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Rencana Untuk Membuka Perbatasan Indonesia

Belum bisa dipastikan kapan pemerintah akan berencana untuk membuka kembali perbatasan Indonesia secara penuh. Dikarenakan sebagian besar kasus corona berasal dari luar negeri dan perjalanan internasional, penting bagi pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan seketat-ketatnya dan sebaik-baiknya. Unutk sementara, penerbangan internasional dibatasi menjadi 4 entry points yaitu Medan, Jakarta, Denpasar dan Makassar. Untuk akses masuk via laut, Pelabuhan Riau dan Pelabuhan Pontianak masih terbuka untuk penumpang, terutama bagi WNI yang datang dari Malaysia.

Bantuan Bagi Para Pekerja Migran

Semua kasus akan dievaluasi secara case by case. Namun, bagi para pekerja migran yang di PHK atau kontrak kerjanya telah habis, pemerintah akan membantu proses repartriasi kembali ke tanah air. Bagi para pekerja migran yang terdaftar, mereka akan berada di bawah wewenang BP2 MI. Namun bagi mereka yang tidak terdaftar dan ingin kembali ke Indonesia, perwakilan RI akan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk proses pemulangan.

Tanggapan Pemerintah RI Bagi Undocumented Migrant

Selama seseorang masih memegang paspor Indonesia, pemerintah Indonesia menganggap mereka sebagai warga negara dan akan memberi perlindungan penuh kepada mereka. Namun, pemerintah berharap komunitas diaspora dapat saling bahu-membahu membantu mereka yang mengalami kesulitan.

Proses Repatriasi Diaspora

Proses ini dilakukan secara mandiri oleh individu, namun perwakilan RI akan membantu memfasilitasi proses dengan cara memberikan informasi tentang transportasi dan kebijakan perjalanan. Setibanya di Indonesia, dikarenakan kebijakan PSBB, bagi para warga yang tinggal di luar Jakarta, Medan, Denpasar dan Makassar, akan ada himbauan lebih lanjut di bandara setempat.

Phoebe