Change or Suppression (Conversion) Practices Prohibition Bill 2020 Memicu Kontroversi Komunitas Agama

Keputusan Majelis Parlemen Victoria untuk meloloskan Undang-Undang Change or Suppression (Conversion) Practices Prohibition Bill 2020 (Conversion Bill) menuai kritik keras dari para komunitas agama dan konservatif. Undang-undang yang jika resmi disahkan ini akan melarang serangkaian tindakan yang bertujuan untuk merubah orientasi seksual dan identitas gender seseorang.

Latar belakang dan tujuan Conversion Bill

Menurut Pasal 1 dan 3 (Maksud dan Tujuan) dari Conversion Bill, undang-undang ini dirancang untuk melindungi para kaum LGBTQ dari tindakan-tindakan yang berniat untuk merubah atau menekan orientasi seksual dan identitas gender mereka. Undang-undang ini merupakan respon pemerintah Victoria untuk memberi hak dan perlindungan khusus bagi kaum LGBTQ yang secara historis kerap menjadi korban diskriminasi dan kekerasan fisik dan mental yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender mereka. Contohnya upaya untuk meyakinkan seorang homoseksual bahwa hanya hubungan heteroseksual sajalah yang normal. Contoh lain dapat pula berupa tindakan yang mendiskriminasi, mengucilkan, atau bahkan secara aktif memaksa seorang transgender untuk kembali ke gender asli mereka.


Victoria juga merupakan satu-satunya negara bagian di Australia yang memiliki piagam HAM (Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006) dan menganggap kebebasan untuk menentukan orientasi seksual dan identitas gender sebagai bentuk hak asasi manusia. Berdasarkan faktor-faktor inilah Conversion Bill diajukan agar Victoria menjadi lingkungan yang lebih inklusif terhadap kaum LGBTQ.

Kekhawatiran para komunitas agama dan konservatif

Namun, tak semua kalangan menyambut baik undang-undang ini. Para komunitas agama Kristen dan Islam contohnya, menentang keras disahkannya Conversion Bill. Mereka khawatir bahwa undang-undang ini akan melanggar kebebasan beragama dan kebebasan berbicara komunitas agama. Harian nasional The Age melansir bahwa undang-undang ini diajukan kepada Parlemen tanpa adanya konsultasi dengan pemuka agama di Victoria terlebih dahulu. Mantan Jaksa Agung Victoria, Jill Hennessy, bahkan menolak permohonan beberapa pemimpin gereja untuk bertemu dan menyuarakan pendapat mereka.



Komunitas agama juga was-was akan kemungkinan terjadinya intervensi berlebihan oleh pemerintah akan kehidupan beragama masyarakat Victoria. Pasalnya, ajaran Kristen dan Muslim cenderung menentang konsep homoseksualitas dan transgender. Pemuka agama khawatir Conversion Bill nantinya akan melarang mereka untuk tetap mengajarkan ajaran anti homoseksualitas dan konsep 2 gender laki-laki dan perempuan seperti yang selama ini telah diyakini oleh agama mereka.

Implikasi Conversion Bill terhadap komunitas Indonesia

Menanggapi potensi disahkannya Conversion Bill, Indonesian Diaspora Network (IDN) Victoria chapter mengadakan sesi diskusi bebas via zoom yang mendatangkan Jasmine Yuen dari Australian Christian Lobby. Jasmine berpendapat bahwa banyak istilah dalam legislasi ini yang bisa diartikan sangat luas dan tidak memiliki definisi yang jelas. Maka, ada kemungkinan RUU ini dapat digunakan untuk menuntut seseorang, termasuk orang tua, secara pidana dengan hukuman penjara, denda atau keduanya.

“Sebagai ketua diaspora, saya ingin masyarakat Indonesia untuk aware terhadap isu ini. Karena bill ini berpotensi akan memiliki implikasi dalam hidup kekeluargaan kita sehari-hari dan juga kehidupan beragama kita, dengan menimbang bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius,” komentar Sulistyawan (Iwan) Wibisono, Presiden IDN Australia.

Iwan yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dari Monash University itu juga menegaskan bahwa meskipun sekilas Conversion Bill melindungi kaum LGBTQ dari kaum non-LGBTQ, perlindungan itu juga harus berlaku dua arah. Menurut Iwan, kaum LGBTQ pun harus tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi atau mengajarkan kaum non-LGBTQ untuk mengadopsi gaya hidup LGBTQ. Dirinya juga menambahkan bahwa kunci dari undang-undang ini adalah keyakinan seseorang akan orientasi seksual dan identitas gender mereka, maka harus ada kejelasan (clarity) tentang identitas gender, dan orientasi seksual dari subyek hukum yang dilindungi oleh aturan ini.



“Kalau seseorang itu sudah yakin dan tahu jelas bahwa mereka laki-laki atau jika mereka tahu mereka itu straight, di bawah undang-undang ini jika ada orang yang berusaha mempengaruhi mereka sebaliknya, mereka juga harus bisa diperkarakan,” ujar Iwan.

Seumpama bill disahkan menjadi positif (an Act), bila dikehendaki, ada cara untuk menchallenge Bill ini ke High Court melalui proses hukum untuk menggugat validitas suatu undang-undang (an Act) berdasarkan The Commonwealth Constitution of Australia . Jadi ada cara-cara yang lebih elegant untuk bereaksi terhadap hal ini. Kita juga dapat bergabung dengan komunitas lain yang sama-sama tidak setuju dengan bill ini,” tambah Iwan lagi.

Apa Kata Mereka

Diana Pratiwi – Seorang ibu dengan dua anak remaja
Diana Pratiwi

Secara umum saya setuju dengan tujuan dari the Change or Suppression (Conversion) Practices Prohibition Bill 2020, yaitu untuk melindungi orang-orang yang rentan dari bahaya tindakan atau praktik koersif yang bertujuan untuk mengubah atau menekan orientasi seksual atau indentitas seseorang.

Saya mengikuti diskusi karena ingin mengetahui lebih dalam tentang RUU ini sebelum mengambil keputusan apakah akan berpartisipasi dalam petisi-petisi yang yang bertujuan untuk menggagalkan RUU ini disetujui di Council untuk kemudian menjadi undang-undang.

Menurut Jasmine Yuen, narasumber diskusi ini, banyak istilah yang bisa diartikan sangat luas dan tidak ada definisi yang jelas sehingga RUU ini bisa menuntut seseorang, termasuk orang tua, secara pidana dengan hukuman penjara, denda atau keduanya. Makanya sangat baik bila bisa menghadirkan anggota legistator yang ikut menggodok RUU ini untuk berdiskusi secara langsung tentang alasan mengapa RUU ini dibuat, mengenai definisi dan interpretasi beberapa istilah serta untuk menyampaikan kecemasan kita sebagai orang tua.

Bila mungkin mengundang Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commissioner untuk berdiskusi mengenai hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak serta hak anak untuk menerima nasehat dan konseling. Kitapun jadi bisa berdiskusi dan berdebat dengan mereka apakah hasil akhir dari RUU ini akan benar-benar melindungi kelompok masyarakat yang rentan atau RUU ini malah bisa membahayakan anak-anak yang mengalami kebingungan atas orientasi gender dan yang mengalami gender dysphoria.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Discover

Sponsor

Latest

INFO AKTIFITAS RAMADHAN 2014

Kaum Muslim di Australia tengah menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan. Sudah banyaknya kaum Muslim di Australia menambah nyamannya beribadah puasa. Pendeknya waktu dan...

Universitas Australia Transisi ke ‘New Normal’

Sebagian besar mahasiswa sempat mengeluh perihal kegiatan belajar online yang diharuskan selama masa pandemi di tahun ajaran 2020-2021. Namun, memasuki tahun ajaran...

DWP KJRI MELBOURNE SAMBUT PENGURUS BARU

Pertengahan Oktober silam, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne mengadakan pertemuan anggota yang ke-2 di tahun 2015. Acara tersebut sekaligus...

Ibnurrais Nisfusyah Yani Menjawab Keraguan | Presiden PPIA Monash 2018 – 2019

Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Monash University 2018-2019 atau biasa juga disebut Ketua, sudah terpilih lewat pemilihan yang berlansung pertengahan Oktober lalu....

UMBARA UCAPKAN SALAM PERPISAHAN PADA MELBOURNE

Setelah tiga setengah tahun melayani masyarakat dalam Fungsi Protokol dan Konsuler di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Umbara Setiawan siap untuk menjalankan...