Indonesian Diaspora Network (IDN) Global kembali menyelenggarakan acara tahunan Congress of Indonesian Diaspora (CID) pada hari Sabtu, 14 Agustus 2021. CID ke-6 ini mengusung tema “Post COVID-19: A Stronger Indonesia with Diaspora” dengan tujuan untuk mempertemukan diaspora dari berbagai belahan dunia supaya dapat bertukar pikiran dalam memajukan bangsa paska pandemi.
Terbagi dalam 10 sesi, CID mengundang pembicara diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Managing Director of Development Policy and Partnership World Bank Mari Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Peneliti di Universitas Jyvaskyla Finlandia Ratih Adiputri, dan Tim Riset Vaksin AstraZeneca Indra Rudiansyah. Selain seminar dan forum, CID 6 juga menampilkan pertunjukan seni budaya dari beberapa diaspora bertalenta, yaitu Paduan Suara Diaspora Indonesia, Paduan Suara Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, Emma Malea, Berklee Indonesia, dan Shakila.
Dalam sesi ke-9 CID, Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Mahendra Siregar (Wakil Menteri Luar Negeri), Armida Alisjahbana (Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/ESCAP, Guru Besar Ekonomi Universitas Padjajaran), dan Said Zaidansyah (Deputy Country Director Asian Development Bank, Presiden IDN Global) berbincang dengan Moderator Soraya Permatasari (Southeast Asia Editor Bloomberg News) dalam tema “Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi.”
Bagi teman-teman yang terlewat, tidak perlu khawatir karena BUSET telah merangkum beberapa poin pentingnya.
Pelajaran berharga dari masa pandemi
Membahas krisis ekonomi yang dialami negara semasa pandemi, Sekretaris Eksekutif UN ESCAP Armida Alisjahbana menguraikan pelajaran penting yang kedepannya perlu dibenahi oleh Indonesia, yaitu dalam lebih mempersiapkan adanya shock non-economy.
“Shock non-economy yang sedang kita hadapi saat ini adalah COVID. Shock non-economy jangka panjang lainnya adalah perubahan iklim. Solusinya harus berjangka pendek dan panjang. Kita tidak bisa hanya fokus pada mitigasi (meredam dampak), kita harus mencari solusi juga,” kata Armida.
Menurut Guru Besar FEB Universitas Padjajaran Bandung ini, COVID bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh sebuah negara secara individual. COVID, sebaliknya, adalah suatu krisis yang pembangunan kembalinya harus dijalankan secara berkala.
“Kita sambil belajar, sambil berjalan,” Armida menjelaskan. “Yang kita sudah tahu akan jalan, yang bisa menetralisir pandemi ini adalah vaksinasi dan therapeutic (pengobatan), dan itulah yang harus jadi fokus utama kita.”
Kerjasama antar negara yang dimaksud Armida ternyata bukan hanya mengusahakan dari segi perolehan dosis vaksin. Tapi juga dari segi riset, perkembangan, produksi, pendirian hub – hub, serta perdagangannya. Menuturnya, kerja sama sesama negara ASEAN adalah yang paling mungkin terjangkau saat ini.
Selain menanggulangi COVID-19, Armida juga membahas isu perubahan iklim yang punya kecenderungan menjadi shock non-economy berikutnya.
“Akan jauh lebih baik bila kita menjalankan proses pemulihan sambil juga menanggapi isu perubahan iklim dengan mendirikan infrastruktur yang tangguh, misalnya,” ungkap Armada.
“Di saat PSBB ini kan iklimnya baik. Banyak orang yang menaruh harapan dalam mitigasi perubahan iklim, misalkan dengan mempercepat perubahan kearah transportasi yang lebih efektif, atau clean energy.”
Strategi mengembangkan pariwisata dan industry kreatif di masa pandemi
Ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif hanya beberapa bulan sebelum terjadinya pandemi, Sandiaga Uno membahas pencapaian pariwisata Indonesia semasa pandemi, strategi pengembangan industri kreatif secara online, serta cara mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri saat ini.
“Fokus kami saat ini adalah untuk pariwisata berbasis kelompok kecil,” kata Sandi. “Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, jadi masih harus menunggu hingga COVID terkendali, testing treatment diperluas, proses vaksinasi yang lancar, dan protokol kesehatan yang kuat.”
Sandi juga mengungkapkan bahwa Bali kehilangan 12% pemasukan di kuartal pertama 2021. Sekitar 2 juta orang telah kehilangan pekerjaan.
“Kita mau mendorong adanya suatu platform yang konkrit untuk membenahi hal ini. Persiapan yang kita lakukan saat ini untuk masa post-pandemic dilakukan supaya Indonesia bisa berada di ‘top of mind’ wisatawan mancanegara,”
Semenjak penurunan 12% tersebut, pariwisata Bali difokuskan kepada pengunjung nusantara, sehingga sudah mengalami kenaikan lima kali lipat dalam lima bulan, yaitu dari 2 ribu kunjungan per hari menjadi 10 ribu.
Dalam hal pengembangan industri kreatif secara online, Sandi menjelaskan bahwa gamechangernya adalah digitalisasi.
“Ada tiga unstoppable trend yang sedang kita hadapi, yaitu kesehatan, digitalisasi dan sustainability. Pariwisata kita harus dibuat berbasis kesehatan, seperti adanya contact tracing, itu semua dipermudah dengan digitalisasi.”
Yang tidak kalah penting, menurut Sandi adalah bagaimana pariwisata Indonesia bergerak dibidang sustainability atau keberlanjutan seperti menggunakan ekosistem ekonomi digital.
“Dalam bidang pariwisata, bagaimana kita mencetak suatu pengalaman berharga, khususnya kepada para millennial. Kita perkenalkan carbon footprint dan carbon calculator. Jika kita pergi ke suatu tempat, kita mau hitung berapa banyak karbon yang sudah kita gunakan. Mereka bisa ikut dalam program waste management, penghematan air, kegiatan -kegiatan sosial yang berdampak positif,” terang Sandi yang mengaku takjub dengan kecepatan masyarakat dalam bertransisi menuju digital semasa pandemi.
Mengenai promosi pariwisata kepada wisatawan mancanegara, Sandi mengungkapkan bahwa hasil diskusinya mencapai kesimpulan bahwa semuanya tergantung pada pengendalian COVID-19 di dalam negeri.
“Kita akan membantu dan mendukung langkah PPKM level 4, maupun juga proses karantina. Saat ini, kita secara hati-hati memantau dan menunggu waktu yang tepat untuk membuka kembali pariwisata Indonesia. Kita juga sedang mempersiapkan travel corridor arrangement untuk Bali, Batam dan Bintan yang perekonomiannya sangat bergantung pada pariwisata.”
Sandi juga mengajak para diaspora untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dengan program Indonesia Spice Up the World, atau rencana ekspor rempah-rempah Indonesia ke luar negeri.
“Kita punya spice route atau jejak rempah yang bagus. Kita mencoba mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendorong ekspor rempah sehingga bisa mencapai 2 miliar dollar. Kita bekerja sama dengan 4 ribu restoran Indonesia di luar negeri, untuk menjadikan Indonesai sebagai episentrum kuliner dunia,” kata Sandi menjelaskan.
Selain rempah, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga berinisiatif untuk mendaftarkan aliran Dangdut sebagai Intangible Cultural Heritage di mata UNESCO.
“Ketika waktunya tiba nanti dan kita sudah mencapai kondisi yang ideal seperti disampaikan Bapak Presiden, saya yakin Indonesia akan jadi negara berbasis pariwisata yang baik dan mengedepankan green tourism, sehingga orang akan mengenal Indonesia dengan good quality dan sustainability,” tutup Sandi dengan optimis.
Cerita diplomasi vaksin untuk Indonesia
“Tantangan untuk negara dengan populasi sebesar Indonesia adalah belum adanya produksi domestic untuk vaksin COVID-19. Jadi ini resiko yang sangat besar, yang harus dihadapi oleh Indonesia,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
“Apalagi pada kondisi secara global dimana ada deficit pasokan vaksin, karena permintaannya begitu banyak tapi produksinya lambat.”
Secara singkat, yang dimaksud oleh Mahendra adalah adanya kapasitas negara-negara untuk membeli, tapi kurangnya jumlah produksi.
Berangkat dari situasi tersebut, pemerintah pun menyegerakan upaya menjajaki secara internasional, kemungkinan untuk akses dan pengadaan vaksin secara bilateral dan multilateral.
“Dengan upaya itu, kita bisa menjaring 150 juta dosis retail yang sekarang sudah masuk dan tersedia di Indonesia. Kita masih perlu mencari 140 juta kali dua dosis lagi, entah dari RRC, Amerika atau Inggris, sehingga diharapkan akhir tahun ini kita bisa mendapatkan kurang lebih 280 juta dosis vaksin,” Mahendra menjelaskan.
Menurutnya, tidak ada cara lain bagi Indonesia untuk memperoleh vaksin sebanyak itu selain dengan melakukan proses pendekatan. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang paling gencar mendorong sistem yang adil dan bisa diakses seluruh dunia, terutama bagi negara-negara yang daya belinya sangat terbatas.
“Kita memang all out, dan responnya baik. Inilah kunci diplomasi, karena Indonesia baik dari sebelum pandemi maupun di masa pandemi tidak mempolitisasi atau memihak dari berbagai macam bentuk pengaruh kekuasaan,” tambah Mahendra.
Berbicara mengenai pemberian dosis booster di negara maju, Mahendra menyorot kekhawatirannya bahwa booster ini akan mengurangi jatah vaksin untuk negara lain yang masih membutuhkan.
“Pengalaman kita sampai saat ini, ada negara yang pengadaan vaksinnya sampai lima kali lipat dari jumlah populasi. Itulah situastinya. Kita mengandalkan pendekatan multilateral, tapi pendekatan bilateral juga tidak bisa dihindari. Secara bisnis, vaksin itu kita bisa beli karena kita punya anggarannya.”
Selain pengadaan vaksin, Mahendra juga berbicara tentang potensi negara-negara ASEAN untuk dijadikan hub vaksin. Menurutnya, negara-negara produsen vaksin menyambut dengan baik gagasan ini.
“Menteri Kesehatan pernah berbicara tentang mRNA dan produksi vaksin di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan di ASEAN adalah untuk mendorong ASEAN sebagai tempat vaksin dan treatment, terutama karena demografi di ASEAN ini muda dan kemampuan daya belinya juga ada, sehingga membuka kesempatan dari segi fasilitas kesehatan produknya dan segi komersialnya,”
“Ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk kita pegang dan jadikan solusi.”
Bantuan dari Asian Development Bank untuk Indonesia
Menanggapi beberapa isu yang telah dipaparkan oleh ketiga narasumber diatas, Said Zaidansyah selaku Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB) merincikan bentuk-bentuk bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia.
“Peran ADB saat ini adalah sebagai responsive development partner untuk pemerintah,” kata Said.
Menurut pembahasan Said, ada dua tipe isu yang sedang dihadapi negara-negara di masa pandemi ini, yaitu isu live dan livelihood. Bentuk isu live yang sedang melanda saat ini adalah mengenai public health, terutama vaksinasi.
“Kita menyadari banyak anggota negara kita yang memerlukan bantuan dari ADM untuk pengadaan vaksin tertentu. Kita punya fasilitas untuk financing khusus itu dan kita alokasikan juga jumlah yang cukup besar, yaitu 1.04 billion USD untuk Indonesia,” jelasnya.
Selain mengalokasikan dana, ternyata ADB juga telah memberikan pinjaman lunak kepada Bio Farma dan mengadakan bantuan financing kepada Kimia Farma dan Indo Farma.
“Dalam hal ini, saya salut sekali terhadap upaya pemerintah dibidang sekuritas vaksin. Indonesia adalah termasuk negara pertama di ASEAN yang berhasil melakukan vaksinasi di bulan Januari lalu, karena pemerintah datang dengan data yang jelas mengenai berapa jumlah orang yang perlu divaksin dan berapa jumlah dosis vaksin yang diperlukan,” kata Said yang juga adalah Presiden IDN Global.
Isu livelihood juga tidak kalah penting. Said mengatakan bahwa adanya pengurangan aktivitas masyarakat membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, atau adanya revenue compression. Di satu pihak, terjadi Revenue Compression dan di sisi lain ada pengeluaran tambahan dalam bentuk Social Assistant Program.
“Pemerintah telah mengalokasikan 47 millyar dollar untuk program pemulihan ekonomi nasional. ADB membantu dengan memberikan pinjaman lunak 1.5 billion USD serta membantu berdiskusi dengan financial partner lainnya,” Said menerangkan.
Q: Apakah ada Dana untuk Rakyat Selama Lockdown? (Pertanyaan dari Jeffry Lando di Melbourne)
A: Berikut jawaban dari Mahendra Siregar
Melbourne mengadakan total lockdown, dimana sebagai besar industri dihentikan aktivitasnya. Kalau di Indonesia, yang namanya PPKM itu tetap ada pengecualian di sektor critical dan essential, yang mana bila dihentikan dapat berimbas ke sektor kesehatan dan bahkan national security.
Tunjangan untuk itu berasal dari kombinasi antara pemerintah dan perusahaan tersebut. Tapi yang harus kita lihat bukan dari event-nya, tapi dari dampak jangka panjangnya. Karena sekali sektor – sektor ini ditutup, mungkin tidak bisa bangkit kembali.
Dari kacamata pemerintah sendiri, dana bantuan untuk rakyat itu anggarannya bukan yang paling besar, seperti di Australia dimana pemerintah memberikan subsidi kepada yang tidak bisa bekerja. Konsep walfare function-nya tentu berbeda dengan di Indonesia saat ini.
