Acara diskusi yang diadakan oleh Monash Herb Feith Centre dari Monash University memunculkan pertanyaan di benak pendengar tentang jenis demokrasi apa yang cocok dengan Islam politik yang pengaruhnya sedang bertumbuh di Indonesia.

Profesor Dr. Arskal Salim, dari Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dari Departemen Agama RI, memimpin diskusi yang berlokasi di kampus Monash University di Clayton baru-baru ini.

“Politik Islam semakin menguat saat demokrasi di Indonesia semakin melemah. Fenomena ini ada kaitannya dengan kejadian dua tahun lalu, tahun 2017 yaitu Aksi 212, di mana jutaan orang berkumpul di Monumen Nasional menuntut agar Ahok dipenjarakan,” kata profesor kelahiran tahun 1970 itu.

“Dari sini analis melihat adanya penguatan dalam Islam politik dan di sisi lain penurunan demokrasi.”

Penulis buku Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism yang terbit tahun 2015 itu mengatakan bahwa Islam politik memiliki beberapa objektif di antaranya untuk mengubah ideologi Pancasila dan menyatukan legislasi Indonesia dengan prinsip-prinsip Islam.

ISLAM DAN POLITIK, BISAKAH BERSATU?

Dalam tulisannya, Prof. Arskal mengutip sebuah jurnal tentang tipologi antara demokrasi radikal dan demokrasi liberal (bebas) di mana ia menyimpulkan bahwa sangat kecil kemungkinan bagi keduanya untuk bisa bersatu.

“Karena sulit sekali kalau membayangkan pemerintah Islam mengizinkan pernikahan sesama jenis. Sulit sekali untuk menemukan negara Islam yang mengakui hal tersebut,” terang Prof. Arskal.

“Demokrasi radikal lebih mengarah jauh kepada prosedur dan saya yakin banyak penganut politik agama akan mendukung demokrasi radikal.”

Ia juga mengatakan bahwa untuk menyatukan keduanya, diperlukan sebuah sistem demokrasi baru yang lahir dari proses percobaan oleh ilmuwan politik dan teori-teori mereka yang sesuai dengan situasi negara.

PENOLAK, PEMERHATI KONDISI DAN PENERIMA

Untuk melihat orientasi objektif Islam politik terhadap demokrasi, Profesor Arskal mengelompokkan tujuan dari orang, kelompok atau gerakan penganut Islam ke dalam tiga kategori besar yaitu kelompok dengan objektif menolak, memperhatikan kondisi dan menerima demokrasi.

Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa kelompok dengan objektif mendirikan negara Islam (Darul Islam) seperti Islamis dan jihadis dan golongan hizbut tahrir yang memiliki tujuan Khilafah, atau sistem kepemimpinan umum bagi kaum Muslim seluruh dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam, masuk dalam kategori penolak, yang artinya mereka menolak posisi Indonesia terkait demokrasi saat ini. 

Sementara itu, golongan salafi yang mendukung objektif masyarakat Muslim murni, tarbawi atau ikhwani yang mendukung tujuan kepemimpinan bangsa yang Islamis dan partai-partai politik Islam dengan dukungannya terhadap negara yang diatur oleh undang-undang sesuai ajaran Islam, serta kelompok penekan Islam dan nahi munkari (FPI) dengan objektif NKRI bersyariah, masuk ke dalam kelompok pemerhati kondisi.

“Kelompok ini adalah conditionalist yang artinya mereka menerima Indonesia sebagai negara dan bangsa, tetapi mereka ingin adanya penyesuaian atau keselarasan dengan perintah Islam,” kata pembicara yang mendapatkan gelar S3 dari Melbourne Law School tahun 2006 ini.

Sedangkan, golongan terakhir dari kelompok penerima adalah organisasi-organisasi Muslim, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang menganut objektif NKRI yang didominasi oleh nilai-nilai Islam. Kelompok ini menerima kondisi dan susunan politik Indonesia sekarang ini.

USAHA JAGA DEMOKRASI

Prof. Arskal mengutip penelitian yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 yang melibatkan 450 responden ulama dari 15 kota. Dari survei tersebut, terdapat 71,56 persen ulama yang menerima konsep negara bangsa dengan 16,4 persen yang menolak.

“71 persen adalah angka yang besar, tapi kalau kita pertimbangkan, masih ada 16 persen yang menolak, ini perlu diperhatikan.”

Menutup diskusi itu, Prof. Arskal memberitakan usaha yang telah dilakukan oleh Departemen Keagamaan RI untuk mengajarkan tentang Islam modern demi masa depan Indonesia sebagai negara demokrasi.

“Kami sedang mempromosikan program yang mendukung Islam modern, dimana Islam berada di tengah dan tidak memihak ke kiri atau pun kanan. Kami ingin membimbing mahasiswa di bawah Departemen Keagamaan RI yang memiliki jutaan murid dari 58 perguruan tinggi Islam dan 700 perguruan tinggi Islam swasta.”

Ia melanjutkan, “kami optimis kami bisa menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara yang demokratis.”

Yacinta Kurniasih yang merupakan koordinator dari diskusi malam itu mengatakan bahwa Monash Herb Feith telah menjalin kerjasama dengan universitas Islam di Indonesia melalui Prof. Arskal.

“Prof. Arskal datang ke sini untuk mengajar tapi juga akan memperkenalkan Monash University kepada seluruh universitas Islam di Indonesia agar dapat berkolaborasi di kemudian hari.”

“Selama seminggu saya bertugas membawa beliau untuk berkenalan dengan dekan-dekan, untuk membangun pengertian antara Monash University dan departemen beliau, kemudian bekerjasama melatih staf-staf di UIN dan universitas lainnya di indonesia.”

Menurut Yacinta, kerjasama ini dilakukan dengan tujuan memperkenalkan pendidikan yang lebih modern dan bersifat internasional kepada mahasiswa Indonesia melalui fasilitas dan kesempatan yang diberikan oleh Monash University, Melbourne, Australia.

APA KATA MEREKA

IRINE HIRASWARI GAYATRI
Mahasiswi S3 Gender Peace and Security Monash University

Menurut saya penting dan menarik karena ini menggambarkan bagaimana sebetulnya lewat Herb Feith Centre Indonesia dan Australia berkomunikasi melalui satu topik, kali ini mengenai Islam Politik yang dibawakan oleh Dirjen Arskal Salim. Tapi selain ada bagian dari pemberitaan Pak Arskal itu kan juga intelektual yang disegani dan beberapa orang yang hadir di sini juga punya riset sama spesialisasi untuk soal kajian Islam dan demokrasi. Semenara itu tuan rumahnya sendiri Monash Herb Feith Indonesian Engagement Centre itu juga sudah lama kan menjadi bagian dari pertukaran ide kebudayaan antara Indonesia Australia melalui universitas. 

Saya pikir ini adalah kesempatan baik untuk saling tukar pikiran.

Kalau tentang isinya, penanya tadi mereka juga pertanyaannya cukup kritis menanyakan hal yang harus diperhatikan sekarang apalagi yang arah kepemimpinan presiden sipil periode kedua. Tentang hak-hak minoritas. Saya rasa ini bagus dan audiensnya cukup banyak. Berarti topik ini masih menarik minat banyak orang.

Kalau menurut saya dinamika demokrasi di Indonesia masih membuka peluang untuk terjadinya percakapan yang sehat antara Islam dan demokrasi. Tidak hanya Islam, agama yang ada di Indonesia kan ada 6 yang besar. Percakapan antara agama-agama itu, komunitasnya, dan juga dengan sistem politik di Indonesia sendiri. Harus ada ruang karena kalau terlalu purifikasi agama tidak akan baik dampaknya karena semua orang bisa di-stir untuk kehidupan yang religius. As a citizen of a nation yang punya sistem demokrasi, di sinilah ruangan untuk bercakap-cakap.

ELIZABETH HAMES-BROOKS
Advokat keadilan sosial dan alumni Monash University

On the topic, my feeling is that Australia wishes Indonesia every success for the decision that the religious leaders have taken. I hope Indonesia will stay democratic and follow Pancasila because it is very important. Because it’s all about understanding others, creating friendships to others, try to be good neighbours although we might not agree on everything. Australia and Indonesia will always be neighbours and what can change is the understanding between the two. It’s very important to allow democratic freedom in Indonesia.